Mulai 2026, DJP Bisa Lihat Saldo Digitalmu — Termasuk Kripto?

Gedung Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dengan tulisan Kementerian Keuangan RI sebagai ilustrasi berita pengawasan saldo digital dan kripto.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dijadwalkan mulai memiliki akses lebih luas terhadap informasi keuangan digital masyarakat Indonesia pada tahun 2026. Akses ini tidak hanya mencakup saldo rekening bank, tetapi juga dompet digital, e-money, dan layanan pembayaran elektronik lain yang kian umum dipakai.

Langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian aturan untuk memperkuat transparansi data keuangan. Indonesia sedang menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional terutama inisiatif pertukaran data otomatis antarnegara yang digagas oleh OECD sehingga otoritas pajak dapat memperoleh informasi saldo dan transaksi yang relevan untuk kepentingan perpajakan.

Pengawasan Meluas ke E-Wallet

Cakupan pengawasan yang meluas ke layanan e-wallet menandai perubahan penting: jejak finansial digital yang sebelumnya berada di luar pengawasan kini berpotensi terpantau. Dengan peningkatan penggunaan pembayaran elektronik, pemerintah ingin memastikan aktivitas ekonomi digital tetap berada pada jalur kepatuhan pajak.

Bagaimana dengan Aset Kripto?

Selain pembaruan aturan untuk saldo digital, DJP menyatakan bahwa penyesuaian tersebut akan diselaraskan dengan kerangka pelaporan aset kripto global dikenal sebagai Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). CARF dirancang agar data aset kripto dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pertukaran informasi internasional sehingga tidak menimbulkan celah antara transaksi digital dan sistem keuangan tradisional.

Meski rincian teknis implementasi belum dipublikasikan secara lengkap, penerapan CARF berpotensi membuat platform kripto terdaftar diminta menyediakan data transaksi untuk tujuan perpajakan. Dengan demikian, kepemilikan dan pergerakan aset kripto yang sebelumnya terasa lebih privat mungkin akan masuk ke ruang pengawasan fiskal.

Kesimpulan

Mulai 2026, pengawasan pajak Indonesia diperkirakan akan memasuki fase baru dengan keterbukaan informasi keuangan digital yang lebih luas. E-wallet, saldo digital, dan kemungkinan pelaporan kripto akan menjadi bagian dari upaya transparansi untuk mencegah penghindaran pajak. Detail implementasi masih menunggu peraturan resmi, namun arah kebijakan menunjukkan kecenderungan menuju pengawasan yang lebih komprehensif terhadap aktivitas finansial digital.